PEMBAYARAN UTANG PAJAK DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

BAB VII

PEMBAYARAN UTANG

 

 

PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Sesuai dengan KEP-325/PJ/2001 tanggal 30 April 2001 tentang tata cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak. Dirjen pajak dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi syarat

1. Pajak yang masih harus dibayar dalam STP, SKPKB, SKPKBT, Surat keputusan pembetulan. Surat keputusan keberatan, putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
2. Kekurangan pembayaran PPh yang masih harus dibayar dalam SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Pph.

 

KETENTUAN PENGAJUAN PERMOHONAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN

•  Permohonan diajukan secara tertulis kepada kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar paling lambat 15 hari sebelum jatuh tempo

•  Permohonan disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau ditunda dan dilampiri bukti-bukti yang kuat.

•  Bersedia memberikan jaminan yang besarnya ditentukan berdasarkan pertimbangan kepala KPP.

•  Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak yang telah jatuh tempo

•  Kepala KPP menerbitkan keputusan menerima atau menolak permohonan wajib pajak dalam jangka waktu 10 hari sejak permohonan diterima.

 

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK :

1. KMK No.565/KMK.04/2000 Jo KMK No. 539/KMK.03/2003

Berdasarkan piutang pajak yang dihapuskan adalah piutang pajak yang jumlahnya masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT (termasuk SKP, BPHTB, SK Keberatan, SK Putusan Banding) yang meliputi pajak kenaikan bunga dan atau denda.

 

1. Syarat-syarat piutang pajak yang dihapuskan adalah

•  Piutang pajak wajib pajak orang pribadi

- Wajib pajak dan atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan atau tidak ada ahli waris

•  Wajib pajak dan atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi

•  Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa atau sebab lain sesuai hasil penelitian.

•  Piutang wajib pajak badan

•  Wajib pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal tidak dapat ditemukan

•  Wajib pajak dan atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi

•  Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa

•  Sebab lain sesuai hasil penelitian

-------------------------------------------------------------------------------
Salam Kompetisi Website Kompas MuDA-KFC

"Data kuliah[dot]tk" ini dibuat untuk memberikan kepuasan kepada orang-orang yang haus akan ilmu. Jika kamu orangnya, silahkan menikmati web ini dengan mendownload tutorial dan bahan-bahan kuliah lainnya.

Kamu juga bisa menikmati pembelajaran Online melalui Kuliah Gratis dan Belajar TOEFL iBT
. Thanks.
Best Regards: Setiawantw

Anda boleh menggunakan sumber / materi dari:

PEMBAYARAN UTANG PAJAK DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Terima kasih jika Anda mencantumkan / melinkback halaman:

http://datakuliah.blogspot.com/2010/01/pembayaran-utang-pajak-dan-penghapusan.html

untuk bahan referensi atau Daftar Pustaka Anda dalam pembuatan karya ilmiah, karya tulis, maupun makalah.

Tapi jika anda merasa terganggu dengan linkback Datakuliah.tk karena blog ini tidak berharga bagi Anda, Anda tetap boleh meng-COPYPASTE seluruh atau sebagian artikel ini tanpa linkback, terima kasih Anda menyukai artikel di Materi Data Kuliah Gratis | Jurnal Artikel | Akuntansi | Manajemen: PEMBAYARAN UTANG PAJAK DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK. Anda dapat mencari keseluruhan isi di Daftar Isi DataKuliah